Undang-undang RI No. 2 Thn 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU RI NO. 2 TAHUN 200221 April 2008 14:05

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung

terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu

oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan

yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan

fungsi masing-masing;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk

disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta

ketatanegaraan Republik Indonesia;

e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000

tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000

tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

2

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum

Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin

keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang

ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan

tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang

mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang

ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat

dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi

terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undangundang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab

penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 3

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. kepolisian khusus;

b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian

Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan

peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian,

wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas

dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 8

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah

Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri

yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada

Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

kebijakan teknis kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam

rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan

b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang

kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Kapolri.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh

Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan

alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat

terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua

puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan

jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan

sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan

selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan

jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan

pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian

dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan

fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.

(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas

:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai

kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan

tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum berwenang:

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit

masyarakat;

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan

atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup

kewenangan administratif kepolisian;

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

i. mencari keterangan dan barang bukti;

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain,

serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk

sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang

asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi

instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki

tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik

dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada

pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan

imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak

untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka

melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada

penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk

diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l

adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan

jika memenuhi syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan

tindakan tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam

lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang

memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan

tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang

bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak

berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama,

kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

terdiri atas :

a. anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia; dan

b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundangundangan

di bidang kepegawaian.

Pasal 21

(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurangkurangnya

sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum

atau yang sederajat;

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu

kejahatan;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota

kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus

pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22

adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundangundangan

yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan

kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan

negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada

kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut

sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan

bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa

hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung

yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani

dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.

(2),Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi

pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan,

serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam

penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan

pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.

(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 27

(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan

semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam

kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik

praktis.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak

menggunakan hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri

atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada

kekuasaan peradilan umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi

anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan

dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60

(enam puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki

kemampuan profesi.

Pasal 32

(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika

profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya

di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan

penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta

pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian

lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur

dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

(1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda

pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab

dalam mengemban fungsinya.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran,

pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI

LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

(1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi

Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :

a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan

pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan

dengan anggaran Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pengembangan sumber daya manusia

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada

Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai

kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada

Presiden.

Pasal 39

(1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang

Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap

anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam)

orang anggota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal

dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh

masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja,

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian

Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian

Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara

Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang,

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan

kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara

aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan

di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional,

saling menghormati, saling membantu, mengutamakan

kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan

terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak

hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan

mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

(3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama

dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain

melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan

pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional

maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik

Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini.

b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik

di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan

militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan

peraturan perundang-undangan peradilan militer.

c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di

tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan

militer berlaku ketentuan peraturan perundangundangan

di lingkungan peradilan umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di

s

ahk

an

di

J

ak

art

a

pada t

anggal

8

J

anuari

200

2

P

RESI

DE

N

REP

UBLI

K

I

ND

ONESI

A

,

tt

d

ME

G

A

WATI

S

OEKA

RN

OP

UT

RI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan

tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan

yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran

Negara

Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga

watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya

berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan

tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan

watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri

Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang

mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi,

demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan

berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan

tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat

terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000,

maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan

tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan

kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga

diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian

integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan

negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI

No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam

perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai

negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan

asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-

Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas

preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak

demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode

etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik

profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena

menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah

membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi

menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-

Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan

tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas

dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi

khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan

tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi

pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk

pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga

kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang

arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan

pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000,

selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja

Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan

profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan

wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan,

pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta

kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh

komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap

pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif

berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan

keadilan.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat

bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan

Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundangundangan)

diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang

teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal"

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen

POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu

bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan

masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan

usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas

dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi

lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan

pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada

pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap

manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan

melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human

Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya

kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik

Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan

kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di

wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah

Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan

pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian

wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan

pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif

maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi

intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian

menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan

mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul

pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul

pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang

sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas

permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan

Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali

usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan

pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI

tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut

berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima

secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang

secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena

melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti

penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai

Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman

penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau

berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait

dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian

Negara Republik Indonesia untuk menentukan jabatan fungsional lainnya yang

diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya

sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan

dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang

dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara

simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini

harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan

kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan

penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian,

hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang

dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan

penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi

masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik,

odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas

pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum,

perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan

pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika,

pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan

pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi

dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat

menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara

Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum

yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan

proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem

jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan

pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta regristrasi

dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat Izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar

permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang

berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui

pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang

berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib

segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media

pengumuman lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di

jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan

keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2),

dan 502 ayat (1) KUHP.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam

perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan

umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan

gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah

senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barangbarang

yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan

rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau

nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang

disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika,

uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh

ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian

multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari

negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta

bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International

Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta

barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses

pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum",

termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan

permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling

rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh

hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu

tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko

dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian

persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-

Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan

pengakhiran dinas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan

disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu

mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga

Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

pengabdiannya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh

serta taat menjalankan pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan

dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan

hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis

Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak

mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan

dari Kapolri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut

pelaksanaan teknis institusional.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang

mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan

serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui

pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri,

serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan

profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang

penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi

kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat

akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat

mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang

pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk

mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan

wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara

langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena

itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghayati dan

menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya.

Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung

dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara

langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar

etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap

pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya

anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan

fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

Pasal 36

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi

masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden

merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi

lingkup kewenangan Kapolri.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan

wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan

penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi

mengenai penanganan keluhannya.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah

setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang

ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat

yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping

Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional,

pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain

dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak

mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan

pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi

terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

43

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan

International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas